Skripsi Hukum: Independensi otoritas jasa keuangan dalam melakukan pengawasan perbankan di indonesia

BAB I.

PENDAHULUAN.

A.  Latar Belakang Masalah.

 Skripsi Hukum: Independensi otoritas jasa keuangan dalam melakukan pengawasan perbankan di indonesia

Berjalannya  roda  kehidupan  suatu  negara  sangat  dipengaruhi  oleh  faktor  keuangan,  yang  mana  perkembangan  perekonomian  baik  lokal  maupun  global  membutuhkan  perhatian  yang  besar  dan  serius.  Dibutuhkan  sistem  keuangan  untuk  memainkan  peranan  penting  dalam  meningkatkan  pertumbuhan  dan  kesehatan  perekonomian  suatu  negara  secara  berkelanjutan  dan  seimbang.

Skripsi Hukum: Prosedur pendaftaran tanah hak milik yang belum bersertifikat melalui jual beli berdasarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997

BAB I.

PENDAHULUAN.

A.  Latar Belakang Masalah.

Skripsi Hukum: Prosedur pendaftaran tanah hak milik yang belum bersertifikat melalui jual beli berdasarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997

Indonesia  adalah  negara  agraris,  bertani  merupakan  mata  pencahariaan  sebagian  besar  masyarakat,  mereka  umumnya  melakukan  kegiatan  tani  dalam  arti  luas  meliputi  pertanian,  tanaman,  pangan,  perkebunan, peternakan,  dan perikanan yang sebagian dari mereka hanya  berstatus  sebagai  buruh  tani  atau  petani  dengan  kata  lain  mereka  bertani  hanya menggarap tanah milik orang lain.

Skripsi Hukum: Kajian kekuatan pembuktian terhadap dua visum et repertum yang berbeda pada kasus kekerasan dalam rumah tangga

  BAB I.

PENDAHULUAN.

A.  Latar Belakang Masalah.

Skripsi Hukum: Kajian kekuatan pembuktian terhadap dua visum et repertum yang berbeda pada kasus kekerasan dalam rumah tangga

Kekerasan  dalam  rumah  tangga  sering  ditemui  di  dalam  sebuah  perkawinan,  dan  tidak  jarang  pada  akhirnya  menjadi  sebab  terjadinya  perceraian.  Tindak  kekerasan  dalam  rumah  tangga  ini  biasanya  dipengaruhi  oleh beberapa  faktor antara lain  adalah faktor ekonomi, lingkungan, psikologi,  dan lain sebagainya.

Skripsi Hukum: Pelaksanaan pemenuhan hak-hak pasien pengguna layanan jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas)

BAB I.

PENDAHULUAN.

A.  Latar Belakang Masalah.

Skripsi Hukum: Pelaksanaan pemenuhan hak-hak pasien pengguna layanan jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas)

Terwujudnya keadaan sehat merupakan keinginan dari setiap orang. Tidak  hanya orang per orang melainkan juga oleh kelompok dan bahkan kelompok  yang  lebih  luas  lagi  yakni  masyarakat.  Adapun  yang  dimaksud  dengan  kesehatan  dalam  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  adalah keadaan sehat baik secara  fisik, mental, spiritual maupun sosial  yang  memungkinkan  setiap  orang  untuk  hidup  produktif  secara  sosial  dan  ekonomis.  Di  dalam  pengertian  tersebut  dijelaskan  bahwa  keadaan  sehat  bukan  hanya  secara  badan  namun  juga  secara  mental  dan  spiritual  hal  ini  bertujuan  agar  dalam  suatu  keadaan  sehat  masyarakat  itu  mampu  produktif  baik dalam bidang sosial maupun ekonomi.

Skripsi Hukum: Tinjauan kriminologis terhadap pelaku tindak pidana perjudian di polresta

BAB I.

PENDAHULUAN .

A.  Latar Belakang Masalah.

 Skripsi Hukum: Tinjauan kriminologis terhadap pelaku tindak pidana perjudian di polresta

Berbagai  masalah  terus  menerus  menimpa  negara  Indonesia. Permasalahan-permasalahan  di  bidang  hukum  juga  semakin  hari  semakin  kompleks. Menurut Hetty Hassanah menyatakan bahwa : Bangsa  Indonesia  yang  sedang  tumbuh  dan  berkembang  menuju  masyarakat  industri  yang  berbasis  teknologi  informasi,  dalam  beberapa  hal  masih  tertinggal.  Kondisi  ini  disebabkan  karena  masih  relatif rendahnya sumber daya manusia di Indonesia dalam mengikuti  perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  ini,  termasuk  kemampuan  dalam  menghadapi  masalah  hukum  yang  timbul.  Salah  satu dampak negatif yang timbul adalah tingginya tingkat kejahatan di  berbagai  bidang  dengan  beragam  modus  operandinya  (Hetty  Hassanah, 2010 : 2).

Skripsi Hukum: Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Dalam Menjalankan Profesi Kedokteran

BAB I.

PENDAHULUAN.

A.  Latar Belakang Masalah.

Skripsi Hukum: Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Dalam Menjalankan Profesi Kedokteran

Dalam Pasal 1 Undang-undang Hak Asasi Manusia yang dimaksud dengan  hak  asasi  manusia  adalah  seperangkat  hak  yang  melekat  pada  hakikat  dan  keberadaan  manusia  sebagai  makhluk  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan  merupakan  anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara,  hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat  dan martabat manusia.

Skripsi Hukum: Analisis Kritis Tentang Persyaratan Calon Gubernur Dan Calon Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

BAB I .

PENDAHULUAN.

A.Latar Belakang Masalah.

Skripsi Hukum: Analisis Kritis Tentang Persyaratan Calon Gubernur Dan Calon Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)  yang  membentang dari Sabang sampai Merauke terbagi dalam provinsi-provinsi yang  berjumlah 33 (tiga puluh tiga) termasuk 5 (lima) provinsi yang berstatus khusus  atau  istimewa,  yakni  Jakarta,  Aceh, Papua,  Papua  Barat,  dan  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  (DIY).  Nusantara  telah  mempunyai  dua  buah  wilayah  merdeka  sebelum NKRI terbentuk yaitu Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kasultanan  Ngayogyakarta  Hadiningrat  (Pitoyo,  2010:  6).  Pengakuan  terhadap  daerah  bersifat khusus atau istimewa, dimuat dalam Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Skripsi Hukum: Analisis Kritis Tentang Persyaratan Calon Gubernur Dan Calon Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

BAB I .

PENDAHULUAN.

A.Latar Belakang Masalah.

Skripsi Hukum: Analisis Kritis Tentang Persyaratan Calon Gubernur Dan Calon Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)  yang  membentang dari Sabang sampai Merauke terbagi dalam provinsi-provinsi yang  berjumlah 33 (tiga puluh tiga) termasuk 5 (lima) provinsi yang berstatus khusus  atau  istimewa,  yakni  Jakarta,  Aceh, Papua,  Papua  Barat,  dan  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  (DIY).  Nusantara  telah  mempunyai  dua  buah  wilayah  merdeka  sebelum NKRI terbentuk yaitu Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kasultanan  Ngayogyakarta  Hadiningrat  (Pitoyo,  2010:  6).  Pengakuan  terhadap  daerah  bersifat khusus atau istimewa, dimuat dalam Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Skripsi Hukum: Kajian Pengelolaan Limbah Rumah Sakit Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

BAB I.

PENDAHULUAN.

A.Latar Belakang Masalah.

Skripsi Hukum: Kajian Pengelolaan Limbah Rumah Sakit Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Dewasa  ini,  laju  pertumbuhan  angka  pembangunan rumah  sakit  sangat  tinggi.  Berdasarkan  data  Kementerian  Kesehatan,  jumlah  rumah  sakit  di  Indonesia  sudah  mencapai  1.959  unit  per  Mei  2012.  Jumlah  itu  bisa  terus  bertambah  seiring  dengan  perkembangan  ekonomi  (http://health.kompas.com/read/2012/07/20/14131214/Industri.Rumah.Sakit.Harus.Berbenah diakses  tanggal  9  Desember  2012  pukul  19.56  WIB).

Penegakan Hukum Terhadap Pendirian Bangunan Di Atas Saluran Irigasi Di Kabupaten Klaten Oleh Dinas Pekerjaan Umum

BAB 1 .

PENDAHULUAN .

A.Latar Belakang Masalah.

 Penegakan Hukum Terhadap Pendirian Bangunan Di Atas Saluran Irigasi Di Kabupaten Klaten Oleh Dinas Pekerjaan Umum

Manusia  secara  ekologi merupakan  bagian  integral lingkungan  hidupnya. Manusia terbentuk oleh lingkungan hidupnya dan sebaliknya manusia membentuk  lingkungan  hidupnya.  Kelangsungan  hidup  manusia  hanya  dalam  batasan  penyesuaian diri terhadap perubahan lingkungan hidup. Kualitas lingkungan dapat  diukur  dengan  menggunakan  kualitas  hidup  sebagai  acuan,  yaitu  dalam  lingkungan  yang  berkualitas  tinggi  terdapat  potensi untuk  berkembangnya  hidup  dengan kualitas yang tinggi.  Kualitas hidup ditentukan oleh tiga komponen yaitu  derajat  dipenuhinya  kebutuhan  untuk  kelangsungan  hidup  hayati,  derajat  dipenuhinya  kebutuhan  untuk  kelangsungan  hidup  manusiawi  dan  derajat  kebebasan untuk memilih (Otto Soemarwoto, 2003:35).

Skripsi Hukum: Implikasi Yuridis Pengangkatan Anak Di Bawah Umur Sebagai Pekerja Terhadap Penegakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

BABI.

PENDAHULUAN.

A.Latar Belakang Masalah.

Skripsi Hukum: Implikasi Yuridis Pengangkatan Anak Di Bawah Umur Sebagai Pekerja Terhadap Penegakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Anak  merupakan  aset  bangsa,  sebagai  bagian  dari generasi  muda  anak  berperan  sangat  strategis  untuk  memajukan  suatu  bangsa.  Dalam  konteks  Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa. Peran strategis ini telah  disadari oleh  masyarakat  Internasional  untuk  melahirkan  sebuah  konvensi  yang  intinya menekankan posisi anak sebagai  makhluk manusia yang harus mendapatkan  perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.

Skripsi Hukum: Kewenangan Bank Indonesia Setelah Disahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

BAB I.

PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang Masalah.

Skripsi Hukum: Kewenangan Bank Indonesia Setelah Disahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Didalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah terjadi krisis perbankan, perhatian  pemerintah  di  berbagai  negara  termasuk  Indonesia,  terhadap  kebijakan pengaturan dan pengawasan bank semakin besar. Perhatian tersebut  antara  lain  karena  semakin  didasari  arti  penting  dan  peran  strategis  sektor  perbankan dalam suatu perekonomian.Kegagalan suatu bank khususnya  yang  bersifat  sistemik  akan  dapat  mengakibatkan  terjadinya  krisis  yang  dapat  mengganggu  kegiatan  suatu  perekonomian.  Dalam  kondisi  yang  demikian,  apabila  lembaga  perbankan  tidak  sehat  dan  tidak  dapat  berfungsi  secara  optimal,  maka  dapat  dipastikan  akan  berakibat  pada  terganggunya  kegiatan  perekonomian (Suseno dan Piter Abdullah, 2003: 132).

Skripsi Hukum: Tinjauan Yuridis Mengenai Pengangkatan Anak (Adopsi) Warga Negara Asing

BAB I.

PENDAHULUAN.

A.  Latar Belakang Masalah.

 Skripsi Hukum: Tinjauan Yuridis Mengenai Pengangkatan Anak (Adopsi) Warga Negara Asing

Dalam suatu kehidupan manusia tidak lepas dari keinginan untuk memiliki  seorang  keturunan.  Keinginan  untuk  memiliki  keturunan  atau  mempunyai  anak  merupakan  suatu  naluri  manusia  yang  alamiah.  Tetapi  kadangkala  naluri  itu  terbentur pada takdir Tuhan Yang Maha Kuasa dimana kehendak seseorang untuk  mempunyai anak tidak tercapai. Pada dasarnya manusia memiliki keinginan yang  tidak terbatas. Dalam usaha untuk dapat dikaruniai seorang anak, salah satu usaha  yang  pernah  manusia  lakukan  dengan  mengangkat  anak  atau  adopsi.

Skripsi Hukum: Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Kredit

BAB I.

PENDAHULUAN.

A.  Latar Belakang Masalah.

Skripsi Hukum: Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Kredit

Hukum dan ekonomi merupakan dua sub sistem dari suatu sistem  sosial  yang  saling  berinteraksi  satu  sama lain. Interaksi  antara  kedua sub  sistem  sosial  tersebut  akan  tampak  jelas  apabila  melakukan  pendekatan  dari  segi  studi  hukum  didalam  masyarakat.  Dalam  pendekatan  demikian  hukum  tidak  hanya  dipandang  sebagai  perangkat  norma-norma  yang  bersifat otonom, tetapi juga sebagai institusi sosial yang secara nyata erat  kaitannya  dengan  berbagai  segi  kehidupan  sosial  di  masyarakat. Bank  sebagai  salah  satu  badan  usaha  keuangan  merupakan  lembaga  perantara  antara  nasabah  yang  memiliki  dana  lebih  dan  nasabah  yang  kekurangan  dana.  Nasabah  yang  memiliki  dana  lebih  dapat  menyimpan  uangnya  tersebut  pada  bank  dalam bentuk  deposito,  tabungan, dan  produk-produk  lainnya,  sedangkan  nasabah  yang  kekurangan  dana  dapat  memperoleh  keuntungan dari bank dalam bentuk pinjaman.

Skripsi Hukum: Pelaksanaan Perjanjian Pemberian Kredit Usaha Rakyat(Kur) Tanpa Jaminan Bagi Usaha Mikro Dan Upaya Penyelesaian

BAB I.

PENDAHULUAN.

A.Latar Belakang Masalah.

Skripsi Hukum: Pelaksanaan Perjanjian Pemberian Kredit Usaha Rakyat(Kur) Tanpa Jaminan Bagi Usaha Mikro Dan Upaya Penyelesaian

Pembangunan  nasional  bertujuan  untuk  mewujudkan  suatu  masyarakat  adil  dan  makmur  yang  merata  materiil  dan  spiritual  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945.  Pembangunan  nasional  adalah  pembangunan  manusia  Indonesia  seutuhnya  dan  pembangunan  seluruh  masyarakat  Indonesia,  termasuk  salah  satunya  pembangunan  dibidang  perekonomian.  Pemerintah  Indonesia  berusaha  membangun  dan  menciptakan  kondisi  ekonomi  yang  lebih  baik.  Guna  mencapaitujuan  tersebut,  maka  pelaksanaan  pembangunan  ekonomi  harus  lebih  memperhatikan  asas  keserasian,  keselarasan,  dan  keseimbangan  pada  setiap  unsur-unsur  pembangunan,  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  serta  terciptanya  stabilitas  ekonomi  dan stabilitas nasional. Keberhasilan  pembangunan  dibidang  ekonomi  akan  mendukung  keberhasilan  pembangunan  dibidang-bidang  lainnya  agar  dapat  mewujudkan  pembangunan  nasional  sehingga  kesejahteraan  masyarakat dapat segera terwujud.

Skripsi Hukum: Pelaksanaan Pemberian Dispensasi Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

BAB I.

PENDAHULUAN.

A.LatarBelakang Masalah.

Skripsi Hukum: Pelaksanaan Pemberian Dispensasi Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Di  dalam  sebuah  keluarga,  mulanya  dibentuk  oleh  seorang  laki-laki  dan  seorang perempuan dimana telah memenuhi persyaratan untuk hidup bersama  yaitu perkawinan. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh William Goode  (1963),  yang  menyatakan  bahwa  perkawinan  adalah  institusi  penting  bagi  terbentuknya  unit masyarakat terkecil  yakni  keluarga  (  Anik  Farida  dan  tim,  2007:13 ).Perkawinanadalah gabungan dari seorang pria dan seorang wanita  yang  membuat  komitmen  permanen  dan  eksklusif  satu  sama lain,  yang  oleh  karenanya  menanggung  dan membesarkan  anak-anak  bersama-sama  (Sherif  Girgis, Robert P. George, Ryan T. Anderson, Vol.34 No.1) Di  Indonesia,  hukum  negara  yang  mengatur  mengenai  masalah  perkawinan  adalah  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan,  yang  selanjutnya  disebut  Undang-Undang  Perkawinan dan  Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Di lain  pihak,  hukum  adat  yang  mengatur  mengenai  perkawinan  dari  dulu  hingga  sekarang  tidak  berubah,  yaitu hukum  adat  yang telah ada sejak  jaman nenek  moyang hingga sekarang ini yang merupakan hukum tidak tertulis.

Skripsi Hukum: Kajian yuridis pengawasan penggunaan tenaga kerja asing

BAB I.

PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang Masalah.

Skripsi Hukum: Kajian yuridis pengawasan penggunaan tenaga kerja asing

Pembangunan  nasional  yang  penuh  dengan  tantangan  dan  persaingan global saat  ini akan banyak  diwarnai  oleh  kualitas  sumber  daya  manusia  yang menguasai  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi.  Sumber  daya  manusia  yang berkualitas  sangat  menentukan  masa  depan  suatu  bangsa. Pada  akhirnya pengembangan  sumber  daya  manusia  merupakan  kebutuhan  yang  mendesak  di semua sektor pembangunan dan sub sektor pembangunan. Sumber daya manusia sebagai  faktor  penentu  dan  merupakan  aset  yang  paling  berharga  dalam  upaya pembangunan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan.

Skripsi Hukum: Kajian Teoritis Terhadap Keadaan Baru (Novum) Sebagai Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali Terpidana Mati Hillary K Chimezie

 BAB I.

PENDAHULUAN.

A.Latar BelakangMasalah .

 Skripsi Hukum: Kajian Teoritis Terhadap Keadaan Baru (Novum) Sebagai Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali Terpidana Mati Hillary K Chimezie

Pada  dasarnya  peredaran  narkotika  di  Indonesia  apabila  di  tinjau  dari  aspek  hukum  adalah  sah  keberadaanya.  Undang-undang  narkotika  nomor  35  tahun  2009  mengatur tentang segala hal yang berhubungan dengan narkotika meliputi golongangolongan  narkotika,  peredaran  dan  sanksi  pidananya.  Keadaan  yang  demikian  ini  penggunaan  narkotika  sering  disalahgunakan  bukan  untuk  kepentingan  pengobatan  dan ilmu pengetahuan. Akan tetapi jauh dari pada itu, dijadikan sebagai ajang bisnis yang  menjanjikan  dan berkembang  pesat,  yang  mana  kegiatan ini  berimbas  pada  rusaknya fisik maupun psikis mental pemakai narkotika khususnya generasi muda.

Skripsi Hukum: Analisis Hukum Islam Terhadap Kontrasepsi Jenis Vasektomi Dan Tubektomi

BAB I.

PENDAHULUAN.

A.Latar Belakang Masalah.

Skripsi Hukum: Analisis Hukum Islam Terhadap Kontrasepsi Jenis Vasektomi Dan Tubektomi

Bangsa Indonesia  sejak  dari  proklamasi  tanggal  17  Agustus  1945  sampai  saat  ini  dan  masa  mendatang,  berusaha  untuk  memakmurkan  masyarakat  yang  berkeadilan  sosial  dan  merata. Untuk  mewujudkan  masyarakat  yang  maju,  adil  dan  makmur  tidaklah  begitu  mudah.  Banyak  kendala  yang  dihadapi,  sehingga  pelaksanaan  pembangunan  tidak  berjalan  mulus.

Skripsi Hukum: Pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Air Limbah Pt So Good Food Ii Boyolali Oleh Badan Lingkungan Hidup

BAB I.

PENDAHULUAN.

A.Latar Belakang Masalah.

 Skripsi Hukum: Pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Air Limbah Pt So Good Food Ii Boyolali Oleh Badan Lingkungan Hidup

Berkembangnya  zaman  beriringan  pula  dengan  berbagai  macam  macam  kebutuhan  apalagi  sekarang  ini  sudah  didukung  dengan  ilmu  dan  tekhnologi  yang  maju.  Pembangunan  berbagai sektor  juga  mulai  berkembang.